Disdik Harus Ikut Aturan

Standar

BALIKPAPAN–Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) kota Balikpapan Drs H Sarjono MSi menanggapi secara positif keluhan para guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Honor Balikpapan (MGHB) tentang pengangkatan naban (tenaga bantu) guru di lingkungan Disdik. “Masalah pengangkatan guru ini sudah ada undang-undang yang mengatur,” kata Sarjono kepada Post Metro saat ditemui di Universitas Balikpapan (Uniba), kemarin.

Menurutnya, dalam mengangkat naban guru pihak Disdik mengacu pada UU. No 20 tahun 2003 Tentang Guru dan Dosen bahwa tidak semua orang bisa jadi guru, perlu kualifikasi tertentu contohnya guru SD harus tamatan S1 PGSD. Begitu juga dengan PP 74 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Guru. Melihat peraturan yang ada ini, lanjut Sarjono, pihak Disdik menetapkan dalam pengangkatan guru harus sesuai dengan kualifikasi dan keilmuan yang dimiliki.

Misalkan Sarjana Ekonomi tidak mungkin dijadikan guru SD, mata pelajaran matematika di SMA harus diajar oleh seseorang yang telah mendapatkan keahlian dalam bidang matematika, mata pelajaran fisika harus diajar oleh guru yang ahli di bidang fisika dan tidak akan diajar oleh guru sejarah atau guru kesenian dan seterusnya. “Untuk pengangkatan ini kami mengacu pada ketentuan UU yang berlaku,” ujar Sarjono.

Masih menurut dia, banyak diantara guru honor yang ternyata tidak sesuai dengan kualifikasi keilmuannya sebab mereka dulunya diangkat oleh kepala sekolah, sehingga tidak heran kalau ada sarjana teknik yang malah mengajar SD, atau Sarjana Perikanan malah menjadi guru SMP. Hal ini tentu menyalahi peraturan yang ada.

Karena itulah dalam pengangkatan naban guru ini ungkap Sarjono pihak Disdik kembali mengacu pada UU yang ada, dan pengangkatan ini disesuaikan dengan formasi yang dibutuhkan oleh setiap sekolah yang ada di Balikpapan. “Kalau ada diantara guru honor yang ternyata tidak masuk dalam formasi, maka bisa jadi karena keilmuan yang dia miliki tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Namun demikian pihak Disdik akan tetap mencarikan jalan keluar kepada para guru honor ini dengan cara mengajak mereka untuk berdialog untuk mencarikan solusi atas persoalan tersebut. Sementara itu Wali Kota H Imdaad Hamid SE mengaku sedih dengan permasalahan guru honor ini, sebab dengan adanya UU yang berlaku mau tidak mau pihak Pemkot Balikpapan dalam hal ini Disdik harus mengikuti peraturan tersebut.

“Teman dekat saya sendiri juga menjadi korban dalam hal ini,” imbuh Imdaad. Dirinya menyampaikan bahwa istri temannya yang Sarjana Ekonomi sudah 10 tahun mengajar di SD, namun dengan adanya peraturan tersebut terpaksa yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan tugasnya sebagai guru SD karena keilmuan yang dia miliki tidak sesuai dengan kualifikasi seorang guru SD.

Kemarin diberitakan, Musyawarah Guru Honor Balikpapan (MGHB) kembali melakukan pertemuan untuk kedua kalinya di SDN 001 Balikpapan Selatan pada Sabtu (7/11). Pertemuan itu dihadiri oleh Ketua PGRI Balikpapan, Drs H Sri Haryatmo beserta 270 guru honor se-kota Balikpapan. Persoalan yang dibahas adalah guru honor yang jurusannya tidak terdapat pada formasi guru tenaga bantu (naban) tahun 2009.

Pertemuan ini berlangsung agak panas karena sebagian dari guru honor mempertanyakan dasar kebijakan dari keluarnya formasi yang diumumkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) tentang naban 2009 yang pada prinsipnya sangat tidak adil dan menciderai perasaan teman-teman guru honor. “Kami tidak habis pikir kenapa Disdik mengeluarkan formasi seperti itu,” kata Ketua MGHB Rahmat Punggawa,S.Si kepada Post Metro saat ditemui di SDN 001.

Menurut Rahmat, seharusnya Disdik memperhatikan kondisi guru honor yang telah mengabdikan diri mereka cukup lama di sekolah negeri dan mendahulukan para guru ini dalam penerimaan naban 2009. Sebab jumlah seluruh guru honor yang ada di kota Balikpapan bisa ditampung semuanya dengan formasi naban untuk tahun ini.

Pada pertemuan ini juga dihasilkan keputusan bersama bahwa apabila kepala Disdik tidak mampu menampung aspirasi teman-teman maka teman-teman guru honor akan mendatangi secara masif kantor wali kota Balikpapan selaku pengambil kebijakan tertinggi. “Cara ini merupakan yang terakhir kami lakukan,” ujar Rahmat yang didukung oleh guru honor lainnya.(are)

Metro Balikpapan

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s